KLATEN – Babinsa Desa Gemblegan, Sertu Imung Prasasti dari Koramil 01/Kota Kodim 0723/Klaten, menghadiri kegiatan Rembug Stunting yang dirangkaikan dengan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 di Aula Balai Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Rabu (22/7/2026)
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan desa sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui sinergi lintas sektor.
Musyawarah yang berlangsung dengan suasana tertib, partisipatif dan penuh semangat kebersamaan itu dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, tenaga kesehatan, serta elemen masyarakat. Hadir mewakili Camat Kalikotes, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (PPM) Kecamatan Kalikotes Gunanto, S.Sos., beserta Tim Kecamatan Kalikotes. Turut hadir Kepala Puskesmas Kalikotes dr. Alfiana Choiriyani Udin, Penjabat Kepala Desa Gemblegan Kumpul Hartadi, S.E., beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas Desa Gemblegan, Ketua BPD Colop beserta anggota, Bidan Desa Karuniawati, A.Md., Pendamping Desa Bambang Untara, S.T., Pendamping Lokal Desa Eny W., perwakilan Ketua RW, serta perwakilan kader Posyandu Desa Gemblegan.
Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan penanganan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan peran Posyandu, hingga upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, sanitasi dan pola asuh yang baik. Selain itu, Musdes juga menetapkan pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah awal dalam merancang program pembangunan desa yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Keberadaan Tim Penyusun RKPDes diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara terbuka dan menyusun program kerja yang realistis, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Desa Gemblegan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebagai aparat kewilayahan, Babinsa Desa Gemblegan Sertu Imung Prasasti menegaskan bahwa TNI melalui Babinsa siap mendukung seluruh program pembangunan desa, termasuk upaya percepatan penurunan stunting yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah desa, tenaga kesehatan dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung setiap program pembangunan. Penanganan stunting memerlukan keterlibatan semua pihak karena menyangkut kualitas generasi penerus bangsa. Melalui Musdes ini diharapkan lahir program-program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Sertu Imung Prasasti.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Gemblegan, Kumpul Hartadi, S.E., menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam pembahasan Rembug Stunting maupun penyusunan RKPDes. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh unsur menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa hasil musyawarah akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Gemblegan Tahun Anggaran 2027, sehingga seluruh program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
Kegiatan Rembug Stunting dan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2027 tersebut berlangsung dengan lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran Babinsa bersama seluruh unsur pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif, mempercepat penurunan stunting, serta mewujudkan Desa Gemblegan yang sehat, mandiri dan sejahtera.
Melalui pendampingan Babinsa di setiap kegiatan kemasyarakatan, Kodim 0723/Klaten terus berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa guna mendukung keberhasilan program-program prioritas nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya. (Red)
